POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Berau, Senin (24/6/2024).

Raperda tersebut disampaikan langsung Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, didampingi Wakil Bupati Berau, Gamalis, kepada Ketua DPRD Berau Madri Pani dan seluruh Anggota Dewan yang hadir.

Dalam sambutannya, Bupati Sri Juniarsih Mas menyampaikan garis besar RPJPD Kabupaten Berau yang disusun berdasarkan kondisi riil daerah di berbagai sektor. Dokumen tersebut memuat berbagai aspek pembangunan mulai dari gambaran umum kondisi melalui capaian 8 indikator makro, yakni Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Per Kapita, Indeks Reformasi Birokrasi, dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Tahun 2011-2023 yang diambil data per 5 tahunan.

Bupati juga menyebutkan bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2024, Kabupaten Berau pada tahun 2023 menduduki peringkat pertama sebagai Kabupaten paling maju se-Kalimantan dengan skor 76,71, lebih tinggi dari skor nasional 74,39.

"Raperda RPJPD yang disampaikan juga memuat proyeksi kependudukan, kebutuhan listrik, air, infrastruktur, sanitasi, pengelolaan sampah, dan kebutuhan pangan. Pembangunan tahun 2025-2045 diharapkan sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur," Ucap Bupati.

Visi pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau tahun 2025-2045 adalah Berau sebagai Destinasi Wisata Terkemuka yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Selain itu, Bupati juga menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023 telah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. LKPD terdiri dari 7 komponen utama, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Bupati juga memberikan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota dewan yang telah menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai Ketahanan Pangan, Fasilitasi/Insentif Kemudahan Penanaman Modal, dan Grand Desain Pembangunan Kependudukan.

Poin penting dari Raperda yang disampaikan adalah ketahanan pangan, yang menjadi prioritas untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan bagi masyarakat Kabupaten Berau. Selain itu, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diharapkan dapat menarik investasi dan meningkatkan nilai realisasi investasi di daerah.

"Dengan penyusunan produk hukum yang mengatur khusus tentang ketahanan pangan dan pemberian insentif kemudahan penanaman modal, diharapkan Berau dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendukung kesejahteraan masyarakat. (Sep/Nad)